Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung menutup pelaksanaan Retret Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang berlangsung di Islamic Centre, Bandar Lampung pada 30 Juli hingga 2 Agustus 2026.
Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat kepemimpinan birokrasi, integritas aparatur, serta sinergi antara Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam mempercepat pembangunan daerah.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan, membangun birokrasi yang kuat tidak cukup hanya dengan meningkatkan kemampuan teknis aparatur.
Menurutnya, kepemimpinan birokrasi harus berlandaskan karakter, integritas, dan nilai-nilai moral yang kokoh.
Karena itu, pelaksanaan retreat di lingkungan masjid dipilih bukan tanpa alasan.
Gubernur menjelaskan, masjid memiliki makna simbolis sebagai tempat lahirnya nilai-nilai kejujuran, amanah, keadilan, dan pengabdian kepada masyarakat.
“Nilai-nilai itulah yang ingin kita hadirkan dalam tata kelola pemerintahan di Provinsi Lampung. Kita ingin birokrasi dibangun di atas fondasi moral yang kuat sehingga setiap kebijakan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga membawa kemaslahatan bagi masyarakat,” demikian pesan Gubernur dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan.
Selain melalui sambutan resmi, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal juga hadir langsung dalam rangkaian retreat untuk berdialog dengan seluruh Sekretaris Daerah kabupaten/kota.
Suasana diskusi berlangsung terbuka dan interaktif, membahas berbagai tantangan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, hingga percepatan pembangunan di daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur mendorong para Sekda agar terus memperkuat kolaborasi, menjaga integritas, dan menghadirkan birokrasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa jabatan bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan semangat melayani.
Menurut Gubernur, Sekretaris Daerah memiliki peran strategis sebagai motor penggerak birokrasi.
“Sekda bertanggung jawab memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, pelayanan publik semakin berkualitas, akuntabilitas pemerintahan terjaga, serta budaya kerja profesional terus tumbuh di lingkungan pemerintah daerah,” kata dia.
Melalui retreat ini, para Sekda diharapkan semakin memperkuat komitmen sebagai pelayan masyarakat, meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah, serta membangun birokrasi yang tidak hanya profesional dan kompeten, tetapi juga berakhlak, amanah, dan berkeadilan.
Gubernur juga berpesan agar seluruh pengalaman dan pembelajaran selama retreat tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial.
“Nilai-nilai yang diperoleh harus diwujudkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih cepat, adaptif, dan berpihak kepada masyarakat,” imbuhnya.
Di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks, Gubernur menilai sinergi antara Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menjadi kunci mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menutup kegiatan tersebut, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah mengikuti retreat dengan penuh kesungguhan.
Ia berharap semangat kebersamaan, refleksi, dan penguatan integritas yang terbangun selama empat hari pelaksanaan menjadi bekal untuk mewujudkan birokrasi Provinsi Lampung yang profesional, kolaboratif, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan terbaik bagi masyarakat. (**)